Kesalahan dalam proses pembayaran pajak juga menjadi tantangan bagi wajib pajak yang menggunakan Coretax. Berikut beberapa permasalahan umum yang terjadi:
Coretax merupakan langkah signifikan dalam modernisasi sistem perpajakan Indonesia. Meskipun terdapat tantangan dalam masa transisi, sistem ini menjanjikan efisiensi dan transparansi yang lebih baik dalam administrasi pajak.
Selain memudahkan wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, pengawasan kepatuhan oleh DJP pun diharapkan akan menjadi lebih efisien dan efektif.
Kepada seluruh Wajib Pajak, saya mengucapkan maaf dan terima kasih atas pengertian dan masukan yang diberikan selama masa transisi ini
Sistem perpajakan lama, yang dikenal DJP Online untuk sistem perpajakan yang disediakan DJP dan yang disediakan PJAP selama ini, merupakan System perpajakan elektronik yang telah digunakan sejak beberapa tahun terakhir.
Dengan coretax process ini, kata Iwan, tidak akan ada perekaman administrasi pajak secara handbook atau diperiksa oleh manusia. "Jadi bagaimana sedikit mungkin intervensi dari manusia di dalam proses information input, datanya digital," tegasnya.
Kebijakan ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Nantinya, wajib pajak orang pribadi masih akan melaporkan sPT melalui e-filling di DJP On line dan wajib pajak badan atau perusahaan akan menggunakan e-Variety website DJP On line.
The authors don't function for, consult, possess shares in or receive funding from any firm or organization that could take pleasure in this post, and have disclosed no appropriate affiliations further than their academic appointment.
Pengurangan interaksi guide, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi bergantung pada proses birokrasi yang panjang.
ini adalah sistem yang terotomasi dan terintegrasi sehingga proses administrasi perpajakan lebih sederhana.
Terima kasih, tim kami akan segera menghubungi Anda. Jika ingin berdiskusi langsung dengan tim kami, silahkan chat kami through Whatsapp
Menu ini terdiri dari 11 submenu yang memungkinkan wajib pajak untuk mengelola berbagai dokumen dan informasi terkait, antara lain:
Menurut Sri Mulyani, DJP sudah melakukan berbagai uji coba dengan 21 proses bisnis yang berubah dengan scope cluster meliputi layanan dan pengumpulan information, knowledge analitik, pengawasan dan penegakan hukum, serta sistem pendukungnya.
Pengembangan cetak biru yang dapat mengakomodasi transaksi pajak dalam jumlah besar secara cepat dan aman.